Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah layanan perizinan yang menggantikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). PBG diperlukan untuk memastikan bangunan sesuai dengan standar teknis dan tata ruang yang berlaku, mencakup aspek keamanan, kenyamanan, serta kelayakan fungsi bangunan sebelum konstruksi dimulai.

Pelimpahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan adalah proses penyerahan fasilitas umum seperti jalan, drainase, ruang terbuka hijau, dan jaringan air dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah. Pelimpahan ini bertujuan agar PSU dapat dikelola dan dipelihara oleh pemda untuk memastikan keberlanjutan dan kenyamanan bagi warga perumahan.

Rekomendasi Tapak / Siteplan Perumahan di Kabupaten Nganjuk adalah proses persetujuan terhadap rencana tata letak lahan perumahan yang diajukan oleh pengembang. Rekomendasi ini memastikan bahwa perencanaan tapak sesuai dengan peraturan tata ruang, infrastruktur pendukung, dan kelayakan lingkungan sebelum dilakukan pembangunan.

program pemerintah atau lembaga terkait yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, dengan cara merehabilitasi atau merekonstruksi rumah tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, agar memiliki hunian yang layak dan sehat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum dasar terkait perumahan, termasuk definisi dan standar RTLH. Selain itu, ada beberapa peraturan pemerintah dan menteri yang lebih spesifik mengenai RTLH, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.